== Pion Catur ==

www.suara.com

Pagi ini gerimis hujan merata di tanah Tabi, seorang sobat teken dari Jayapura menuju Abe, ia hanya sedikit basah. Katanya sebelum hujan deras ia terus memacu motornya hingga tiba di Abe. Konon nama Abe merupakan singkatan dari Algemene Begraafplaats (Pemakaman Umum), tetapi entah bagaimana nama itu kemudian berkembang menjadi Abepura (Kota Abe). Namun menurut masyarakat Tabi, Abe adalah nama dari sepasang saudara, kakak dan adik.

 

Sambil tertawa dan berjalan hilir mudik dengan suaranya yang bas, sobat ini berceritera tentang Nara yang sedang ramai di bincangkan di media sosial. Mulai dari yang bangga hingga yang pro dan kontra. “Sa pu teman dari Bandung inbox, dia cerita tentang Nara yang ramai di bahas dalam grup-grup medsos yang dia ikuti.” Katanya sambil tertawa.

Saya tersenyum mendengar cerita sobat satu ini, dan dia memang benar. Mulai dari medsos, media cetak hingga media elektronik membahas Nara Masista Rakhmatia, staf Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang membantah pernyataan enam negara Pasifik yang mengangkat masalah Hak Asasi Manusia di Papua.

Tak ada asap tanpa api, tak akan ada pernyataan enam negara (Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga), jika memang tak ada masalah pelanggaran HAM di Papua. Keenam negara Pasifik ini bukan baru mengetahui masalah yang terjadi di Papua. Enam belas tahun lalu dalam Pacific Islands Forum ke 31 di Tarawa, Kiribati 27-30 Oktober 2000 merupakan momentum Papua hadir kembali dalam pertemuan PIF (setelah selama 31 tahun Papua di isolasi oleh pemerintahan Soeharto), Papua hadir sebagai salah satu pencetus terbentuknya PIF(1) .

28 Oktober isu Papua juga menjadi bahasan yang hangat, dan untuk pertama kalinya para pemimpin 16 negara anggota Forum mengeluarkan pernyataan tentang Papua Barat;

"Forum leaders expressed deep concerns about past and recent violence and loss of life in the Indonesian province of Irian Jaya (West Papua). They called on the Indonesian Government, the sovereign authority, and secessionist groups to resolve their differences peacefully through dialogue and consultation. They also urged all parties to protect and uphold the human rights of all residents of Irian Jaya (West Papua). (2)

"Leaders would welcome closer dialogue with the Government of Indonesia on issues of common concern".

(The two words "past and" were added to the statement at the full Forum session on Monday 30 October, after Nauru called for recognition of past human rights violations by Indonesia).

"The people of West Papua look upon the Forum countries of the Pacific to play an important role in relisting West Papua on the international agenda?I understand that this is a delicate topic, but I believe if the Forum is to continue to be relevant then it must confront such issues which are important to the lives and democratic rights of the people of our region." (3)

Di bulan September, Perdana Menteri Vanuatu's Barak Sope telah lebih dahulu mengangkat isu Papua dan merupakan negara pertama yang mendeklarasikan dukungannya bagi kemerdekaan Papua dalam United Nations Millennium Summit di New York. (4) Vanuatu memiliki komitmen yang jelas, sejak Barak Sope, Moana Kalosil (2013-2014) dan Charlot Salwai (2016). Dalam Debat Umum tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 28 September 2013 Moana Karkas Kalosil menyatakan “Bagaimana kita kemudian mengabaikan ratusan ribu orang Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh? Orang-orang Papua Barat meminta PBB bertindak sebagai mercusuar harapan … Mari kita, dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan terhadap penderitaan orang Papua Barat. Sudah saatnya bagi PBB untuk beraksi dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah.” (5)

Moana Karkas Kalosil kembali mengangkat isu Papua dalam Sidang Tingkat Tinggi ke 25, Dewan Hak Azasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, 4 Maret 2014 di Geneva, Switzerland, Pidato Perdana Menteri Vanuatu, mengatakan “Saya mendorong agar Dewan HAM PBB pertimbangkan pengesahan resolusi tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat. Akan lebih baik bila mandat meliputi penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan berikan saran untuk penyelesaian politik secara damai di Papua Barat. Hal ini juga akan membantu Presiden Yudhoyono dalam mengupayakan dialog dengan Papua,” kata PM Vanuatu dalam pidatonya yang dihadiri Hadir pada kegiatan tersebut sesuai agenda yang telah dimilikinya adalah Secretary-General H.E. Mr. Ban Ki-Moon, President of Human Rights Council H.E. Mr. Baudelaire Ndong Ella, President of General Assembly H.E. Mr. John W. Ashe, High Commissioner Ms. Navi Pillay dan Host country H.E. Mr. Didier Burkhalter, President of the Swiss Confederation. (6).

Pernyataan Moana Karkas Kalosil tahun 2013 dianggap angin lalu oleh Marti Natalegawa “Kenyataannya, perkembangan dalam beberapa tahun terakhir dari dimensi luar negeri jauh lebih terkelola dibandingkan di masa lalu. Pihak yang meragukan tidak ada di tingkat negara, kecuali satu, yaitu Vanuatu. Itu pun karena masalah politik domestik mereka,” kata Marty menjawab pertanyaan Tempo dalam wawancara terbatas di Jakarta, Jumat sore, 20 Desember 2013(7). 

Sogavare bertemu rekannya Charlot Salwai, Perdana Menteri Vanuatu. Keduanya memberikan dukungan kepada ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh dalam pertemuan tingkat tinggi MSG Juni nanti di Port Moresby, Papua Nugini. Meski pertemuan tinggi MSG baru berlangsung Juni nanti, namun 3 anggota MSG dipastikan mendukung ULMWP mendapat status anggota penuh, yakni Kepuluan Solomon, Vanuatu dan Kanak Kaledonia Baru. Dua anggota lainnya, Fiji dan Papua Nugini belum memberikan sinyal yang jelas. Awal tahun ini, Sogavare telah menawarkan diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua. Namun Jokowi menolak tawaran itu. MSG juga telah menerima laporan dari sejumlah lembaga hak asasi manusia tentang situasi yang dihadapi rakyat Papua. Sehingga menurut Sogavare, dalam pertemuan tingkat tinggi MSG nanti mengagendakan permintaan kepada PBB untuk melakukan aksi terhadap masalah genosida sebagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap rakyat Papua. (8).

"Situasi pelanggaran HAM di Papua masih terus terjadi. Kami masih menerima laporan peningkatan pelanggaran HAM berat di Papua," kata Utusan Vanuatu di PBB menyampaikan pernyataan resmi Republik Vanuatu dalam Debat di Sidang Dewan HAM PBB ke 32 di Jenewa, pada hari Rabu (22/6/2016) (9).

Menanggapi pernyataan tersebut, Triyono Wibowo Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo mengatakan “Pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. "Dukungan tersebut jelas melanggar maksud dan tujuan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan persahabatan antara negara-negara dan kedaulatan dan integritas teritorial negara, biar saya jelaskan, Indonesia, sebagai negara demokrasi, berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Sebagai salah satu tidak ada yang sempurna, kami selalu terbuka untuk berdialog tentang isu-isu HAM. Tapi kami menolak politisasi isu-isu tersebut. Kami menyesalkan cara Kepulauan Solomon dan Vanuatu telah menyalahgunakan Dewan ini dan prinsip-prinsip universal memajukan dan perlindungan HAM dengan mendukung penyebab separatisme,"

Pernyataan Triyono Wibowo mirip dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Nara dalam sidang PBB 24 September. Jika berandai-andai mungkin saja Nara hanya mengulang pernyataan bulan Juni 2016, tanpa menggali, mencari labih jauh data, kasus yang terjadi di Papua.

Entahlah, pemerinta tidak pernah menggangap serius permasalahan Papua, misalnya dalam rapat kerja Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo dengan Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Selasa (8/2/2011), dipimpin Wakil Ketua Pansus Otsus Papua DPD Andi Mapetahang Fatwa (DKI Jakarta). Saat itu Triyono didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Andri Hadi. Menurut Triyono; “Berdasarkan hasil pemantauan Kemlu, gerakan mereka gagal atau tidak berhasil mengundang perhatian internasional yang serius. Perhatian internasional dimaksud adalah perhatian pemerintah atau masyarakat yang mewakili pelaku kebijakan luar negeri di negara lain atau kelompok gerakan pendukung separatis di luar negeri.” (10)

Dari pernyataan-pernyataan perwakilan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Papua terlihat ada arogansi dan mengangap remeh enam negara di Pasifik tersebut. Munculnya Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga ini tentu sedikit mengejutkan, yang dalam istilah Papua “mek langsung di ulhat, pukulan telah ke ulu hati”. Selama ini Indonesia terfokus pada anggota MSG dan tidak memperhitungkan empat negara lainnya.

Indonesia bukan tidak tahu ada sejumlah kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua, bahkan itu terjadi setelah reformasi, dalam masa pemerintahan empat presiden. Tapi toh selalu senyum yang terlihat, ya mungkin karena ini bangsa Timur yang murah senyum.

Mungkin saja, anak muda yang lantang itu berkata keras untuk memanipulasi realitas, karena sudah diatur dan anak muda itu hanyalah pion dari permainan catur politik ini. Manipulasi sama saja dengan korupsi dan menurut Haryatmoko “Korupsi mengomunikasikan praktik pelaksanaan kekuasaan. Modalitas praktik yang dipakai tampak dalam cara membuat laporan, cara berinteraksi dengan atasan atau instansi lain, dalam kontrak, cara membuat anggaran, mendapat jabatan, penempatan anak buah, penerimaan anggota baru, syarat agar urusan bisa beres.” (Kompas 15 Juli 2008)

Negeri ini memang unik, sudah ketahuan korupsi, masih tersenyum sambil melambaikan tangan.

Hahahahaaaaaa, dari pada bingung-bingung dan pusing lebih baik menyanyi, satu lagu dolo......

Mari kita nyanyikan................

Tonk kosong

(Slank)

Sedikit ngerti ngaku udah paham

Kerja sedikit maunya kelihatan

Otak masih kaya 'tk,

Kok ngakunya Sarjana

Ngomong-ngomongin orang

Kaya udah jagoan...

Chorus:

Tonk kosong nyaring bunyinya

Klentang-klentong kosong banyak bicara

Oceh sana-sini ngak ada isi

Otak udang ngomongnya sembarang

Hak manusia ingin bicara

Hak manusia ingin bernyanyi

Kalau sumbang janganlah didengarkan

Kalau merdu ikutlah bernyanyi

Jangan ngelarang-larang

Jangan banyak komentar

Apalagi menghina

Tonk kosong nyaring bunyinya

Klentang-klentong kosong banyak bicara

Oceh sana-sini ngak ada isi

Otak udang ngomongnya sembarang

Terserah mereka kalian atau saya

Asal nggak ngelanggar hukum

Biarkan saja

Tong-tong kosong mending pada diam

Biar dunia tentukan pilihan

Yang mana yang benar...

Yang mana yang baik...

Dari pada elo jadi...

Tonk kosong nyaring bunyinya

Klentang-klentong kosong banyak bicara

Oceh sana-sini ngak ada isi

Otak udang ngomongnya sembarang

Aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa

Tang tong, tang kosong

Ko'Sapa@2016